Sat Tweet Blog

Renovasi Administrasi Pajak Tidak Bisa Ditawar Lagi

0
Posted in Keuangan By present 2

Renovasi Administrasi Pajak Tidak Bisa Ditawar Lagi

Kebijakan pemerintah yang berencana untuk menerbitkan insentif perpajakan di mulai dari memberikan tax holiday untuk para penanam modal dengan nilai investasi mulai dari 1 miliar hingga di atas 30 triliun. Ada juga rencana untuk melakukan relaksasi restitusi sampai penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman NIK (Nomor Induk Kependudukan) di dalam faktur elektronik yang layak sekali untuk diapresiasikan. Akan tetapi, perbaikan dari aspek administrasi perpajakan yang tampaknya tidak bisa ditawar-tawar juga.

Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif dari Center for Taxation Analysis (CITA) mengatakan jika paket kebijakan ini memperlihatkan adanya respons kebutuhan masyarakat dan peranannya sebagai regulator di tengah-tengah situasi perekonomian negara yang tengah mengalami kebangkitan.

Berkaitan dengan restitus misalnya, dengan adanya kebijakan ini dinantikan pelaku usaha tidak terkecuali semua wajib pajak karyawan yang biasanya harus menjalani berbagai proses pemeriksaan pajak sebelum mereka mendapatkan pengembalian.

Meskipun proses yang sedang berjalan ini didasari pada Undang-Undang Perpajakan, di dalam pratek di lapangan sangat tidak efektif bahkan cenderung memberatkan wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Proses pemeriksaan yang menghabiskan banyak waktu dengan tata cara yang baku berpotensi tinggi untuk meningkatkan biaya kepatuhan terhadap wajib pajak serta biaya administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Energi yang seharusnya diperoleh dan diarahkan untuk membantu memeriksakan wajib pajak dengan nilai yang lebih potensial seperti SPT yang statusnya kurang bayar, akan terkuras habis. Proses pemeriksaan yang rumit dan panjang ini sangat berisiko besar untuk menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, karena umumnya mereka lebih memilih untuk tidak mengajukan klaim restitusi.

Melalui reformasi administrasi diharapkan pemeriksaan pajak akan terukur dengan lebih baik dan tepat sasaran juga dampaknya jauh lebih besar pada kepatuhan wajib pajak serta kontribusi pada peningkatan kas negara karena penerimaan pajak yang tinggi.

Otoritas pajak yang bersedia untuk melepaskan sebagian kewenangan mereka demi kepentingan bangsa yang lebih baik adalah keputusan yang baik, jika yang dituntut dan menjadi atuan adalah kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka.

Sumber Referensi : smconsult

Leave a Reply