Sat Tweet Blog

Keuangan Archive

79 Negara Saling Bertukar Informasi Tentang Pajak Dengan Indonesia Robert Pakpahan yang saat ini menjabat sebagai Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia sudah mengumumkan daftar yuridiksi dan negara partisipan dan juga yuridiksi tujuan pelaporan, sekaligus daftar nama jenis lembaga keuangan yang belum lapor, dan jenis dari rekening keuangan yang masuk dalam daftar dikecualikan. Daftar-daftar tersebut berfungsi untuk pertukaran informasi keuangan. Robert pun menjelaskan jika di tahun ini setidaknya terdapat 79 negara maupun yuridiksi yang masuk dalam daftar partisipan. Apa yang dimaksud dengan yuridiksi partisipan? Yuridiksi partisipan merupakan yuridiksi asing yang berikatan dengan pemerintah Indonesia untuk melaporkan informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional secara otomatis. Daftar jenis lembaga keuangan bukan pelapor dan juga jenis rekening keuangan yang masuk dalam kategori dikecuaikan mengacu pada ketentuan atau peraturan Menteri Keuangan [&hellip

Read Post

Tips Hindari Lapar Mata Ketika Belanja di Minimarket   Sekarang ini minimarket menjadi sebuah solusi untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Akses yang mudah dan produk yang lengkap merupakan sebuah alasan mengapa minimarket lebih disukai. Apalagi, saat ini banyak minimarket yang memiliki lokasi dekat dengan pemukiman warga sehingga lebih mudah untuk memilih alat transportasi. Tetapi, walaupun belanja di minimarket, tidak menjamin Anda untuk hemat dan tidak lapar mata.   Pengeluaran bisa saja membengkak jika Anda terus mengambil barang belanjaan. Agar tidak keblabasan, berikut beberapa tips belanja saat di minimarket.   Bandingkan Harga   Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah bandingkan harga barang dengan teliti. Entah percaya atau tidak, bila memperhatikan dengan baik, ada beberapa minimarket yang menjual barang dan merek sama tetapi harganya berbeda. Bahkan ada [&hellip

Read Post

Renovasi Administrasi Pajak Tidak Bisa Ditawar Lagi Kebijakan pemerintah yang berencana untuk menerbitkan insentif perpajakan di mulai dari memberikan tax holiday untuk para penanam modal dengan nilai investasi mulai dari 1 miliar hingga di atas 30 triliun. Ada juga rencana untuk melakukan relaksasi restitusi sampai penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman NIK (Nomor Induk Kependudukan) di dalam faktur elektronik yang layak sekali untuk diapresiasikan. Akan tetapi, perbaikan dari aspek administrasi perpajakan yang tampaknya tidak bisa ditawar-tawar juga. Yustinus Prastowo selaku Direktur Eksekutif dari Center for Taxation Analysis (CITA) mengatakan jika paket kebijakan ini memperlihatkan adanya respons kebutuhan masyarakat dan peranannya sebagai regulator di tengah-tengah situasi perekonomian negara yang tengah mengalami kebangkitan. Berkaitan dengan restitus misalnya, dengan adanya kebijakan ini dinantikan pelaku usaha tidak terkecuali semua wajib pajak [&hellip

Read Post