79 Negara Saling Bertukar Informasi Tentang Pajak Dengan Indonesia

79 Negara Saling Bertukar Informasi Tentang Pajak Dengan Indonesia

Robert Pakpahan yang saat ini menjabat sebagai Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia sudah mengumumkan daftar yuridiksi dan negara partisipan dan juga yuridiksi tujuan pelaporan, sekaligus daftar nama jenis lembaga keuangan yang belum lapor, dan jenis dari rekening keuangan yang masuk dalam daftar dikecualikan. Daftar-daftar tersebut berfungsi untuk pertukaran informasi keuangan.

Robert pun menjelaskan jika di tahun ini setidaknya terdapat 79 negara maupun yuridiksi yang masuk dalam daftar partisipan. Apa yang dimaksud dengan yuridiksi partisipan? Yuridiksi partisipan merupakan yuridiksi asing yang berikatan dengan pemerintah Indonesia untuk melaporkan informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional secara otomatis.

Daftar jenis lembaga keuangan bukan pelapor dan juga jenis rekening keuangan yang masuk dalam kategori dikecuaikan mengacu pada ketentuan atau peraturan Menteri Keuangan no. 70/PMK.03/2017 mengenai Petunjuk Teknis tentang akses informasi keuangan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan seperti yang sudah diubah terkahir kalinya dengan PMK No. 19/PMK.03/2018.

Sekarang ini setidaknya ada 146 yuridiksi yang sudah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan pertukuran informasi keuangan. Sedangkan 102 yuridiksi juga Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk menerapkan AEOI di tahun lalu serta tahun ini sedangkan 3 negara lainnya akan menerapkan aturan ini tahun depan dan di tahun 2020. Untuk 43 yuridiksi lainnya penerapannya akan diberlakukan pada waktu terntentu, belum ditentukan hingga kini.

Dari 101 yuridiksi terkecuali Indonesia yang sudah atau mau menerapkan AEOI di tahun 2017-2018, setidaknya ada  22 yuridiksi yang mana belum pernah sebelumnya memenuhi persyaratan, 5 diantaranya hingga kini masih harus membubuhkan tandatangannya di Bilateral Competent Authority Agreement, jadi tidak heran jika hanya terdapat 79 yuridiksi yang masuk ketegori sebagai yuridiksi partisipan.

Apa Itu Resiprokal?

Dari jumlah 79 yuridiksi partisiban, Indonesia berencana untuk melakukan pertukaran secara timbal balik, populer juga dengan nama resiprokal dengan jumlah 69 yuridiksi tujuan pelaporan di September 2018.

Sedangkan sisa 10 yuridiksi lainnya meliputi 5 yuridiksi yang memilih untuk berkirim informasi pada Indonesia nonresiprokal yakni tanpa meminta banyak informasi dari Indonesia, di September 2018, 5 yuridksi akan bertukar informasi secara resiprokal di mulai pada September 2019.

Sumber : jasa konsultan pajak jakarta

Leave a Reply